Provinsi Riau memiliki luas wilayah 8.915.016 hektar yang terbagi ke dalam 12 Kabupaten/Kota. Dari 12 Kabupaten/Kota tersebut terdapat 154 kecamatan, dan 1.739 Kelurahan/Desa. Kabupaten yang terluas wilayahnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 1.379.837 Km2 (15,48%), kemudian diikuti Kabupaten Pelalawan seluas 1.240.414 Km2 (13,91%) dari luas Provinsi Riau, sedangkan wilayah yang relatif sempit adalah Kota Pekanbaru dengan luas 63.301 Km2 (0,71%).
Peta Administrasi Provinsi Riau
Wilayah Riau membentang di lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka. Secara astronomis wilayah Riau berada pada posisi antara 01o05’00’’ Lintang Selatan sampai dengan 02o25’00’’ Lintang Utara atau antara 100o00’00’’ Bujur Timur-105o05’00’’ Bujur Timur dengan batas administratif adalah sebagai berikut:
Provinsi Riau memiliki topografi datar sampai sangat curam. Topografi dengan kemiringan lahan 0 – 2 % (datar) terdapat seluas 1.157.006 hektar, kemiringan lahan 15 – 40 % (curam) seluas 737.966 hektar dan daerah dengan topografi dengan kemiringan sangat curam (>40%) seluas 550.928 hektar. Ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut, Kota Pasir Pengaraian berada 91 m di atas permukaan laut. Kebanyakan Kota di Provinsi Riau berada pada ketinggian dibawah 10 meter di atas permukaan laut, seperti Tembilahan, Siak, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Rengat, dan Dumai.
Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1.700-3.000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Daerah yang paling sering ditimpa hujan selama tahun 2011 adalah Kota Pekanbaru 211 kali, Kabupaten Indragiri Hulu 192 hari, Kabupaten Pelalawan 167 kali, Kota Dumai 164 kali, dan Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah hari hujan 142 kali.
Jumlah Curah Hujan tertinggi pada tahun 2011 terjadi di Kabupaten Kampar dengan curah hujan sebesar 2.938,0 mm, disusul Kota Pekanbaru sebesar 2.404,6 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kabupten Indragiri Hilir sebesar 1.781,5 mm. Suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru tahun 2011 menunjukkan 27,0 celcius dengan suhu maksimum 34,7 celcius dan suhu minimum 21,7 celcius.
Jumlah penduduk Provinsi Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk riau 5.538.367 jiwa. Pada tahun 2008 ke 2009 terjadi peningkatan sebesar 183.021 jiwa dan 173.009 jiwa di tahun 2010. Gambar 3.2 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Riau sejak Tahun 2008 dan 2010. Tahun 2011 penduduk Riau berjumlah 5.538.367 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.853.168 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.685.199 jiwa atau 47,64 persen dari total penduduk. Persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 48% dan laki-laki 52% dengan ratio 1,06.
Perkembangan Penduduk di Provinsi Riau, Tahun 2008-2010
Pada Tahun 2010, penduduk Kota Pekanbaru merupakan yang terbanyak dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Riau, yakni 897.767 jiwa. Hal ini disebabkan Kota Pekanbaru merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Riau. Kemudian diikuti Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk sebanyak 688.204 jiwa. Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk paling sedikit adalah Kepulauan Meranti yakni sebanyak 176.290 jiwa.
Kepadatan Penduduk di Provinsi Riau tahun 2011 mencapai 62,12 jiwa per km2. Kepadatan tertinggi terdapat di Kota Pekanbaru, yaitu 1.418 jiwa/Km2. Kemudian diikuti Kabupaten Rokan Hulu sebesar 65,68 jiwa/Km2. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Pelalawan, yakni 24,33 jiwa/Km2.
Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2011 (Jiwa/Km2)
Peningkatan penduduk terbesar berada di Kabupaten Pelalawan, yaitu 6,25%, kemudian diikuti Kabupaten Rokan Hulu sebesar 5,24%. Kabupaten yang pertumbuhan penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni sebesar 0,4%. Secara keseluruhan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan sebesar 3,38%. Sebanyak 65 persen atau 356.1936 orang penduduk Provinsi Riau merupakan penduduk usia produktif, sedangkan sisanya 32% (1.735.758 orang) merupakan penduduk usia muda dan 3% (140.673 orang) berusia tua. Beban ketergantungan penduk di Riau adalah sebesar 52,68. Artinya setiap 100 jiwa penduduk produktif akan menanggung sebayak 52,68 jiwa usia tidak produktif.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi Riau pada Akhir Tahun 2011 (jiwa)
Pada Tahun 2012, dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian (49,30 persen), diikuti oleh sektor Perdagangan, rumah makan, dan hotel serta jasa-jasa, masing-masing sebesar 17,58 persen dan 13,50 persen.
Persentase angkatan kerja terbesar adalah Siak dan Pelalawan, masing-masing sebesar 68,28 persen dan 68,14 persen. Sedangkan persentase angkatan kerja terkecil adalah Pekanbaru sebesar 64,16 persen. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di sektor Pertanian, diikuti oleh sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel serta jasa-jasa.
Berdasarkan tabel 3.2, kualitas penduduk Provinsi Riau relatif rendah, hal ini terlihat lebih dari 50% penduduk Riau berusia diatas 10 tahun berpendidikan SMP ke bawah (pendidikan rendah), 43,47% diantaranya berpendidikan menengah, dan hanya 6,22% saja penduduk berpendidikan diploma atau sarjana.
Total panjang jalan Provinsi Riau 4167,78 km. Jalan sudah beraspal adalah 2363.80 Km, 852.08Km panjang jalan kerikil, dan jalan tanah 866.70 Km pada tahun 2011. Tingginya presentase jalan beraspal menandakan bahwa kualitas prasarana transportasi semakin membaik. Hanya sekitar 30% jalan saja yang masih dalam kondisi kerikil atau tanah. Jumlah jembatan pada tahun 2011 terdapat sebanyak 1012 unit, dimana 302 unit merupakan konstruksi beton, 474 unit komposit, 85 unit dari kayu dan sisanya jembatan rangka.
Jumlah Jembatan pada Jalan Negara dan Provinsi di Provinsi Riau Tahun 2011
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Provinsi Riau Tahun 2011
Provinsi Riau memiliki 3 terminal penumpang tipe C, 5 buah terminal tipe B dan 3 buah tipe A. Jumlah penggunaan Bus AKAP di tahun 2008 sejumlah 97 unit. Selain terminal penumpang, Pemerintah Provinsi Riau telah membangun sebuah Terminal Agribisnis di Kota Dumai. Terminal Agribisnis ini terletak di Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat. Terminal ini dibangun diatas lahan seluas ± 4,0 Ha. terdiri dari dua lantai. Bangunan Induk Lantai I dengan luas 1.675 m², yang diperuntukan bagi ruang perkantoran pengelola, agro outlet (10 unit), bank, ATM center dan ruangan ekshibisi.
Rincian Terminal Penumpang berdasarkan Klasifikasi Tipe 2012
Provinsi Riau memiliki tujuh pelabuhan skala nasional yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Pekanbaru. Jumlah pelabuhan terbanyak memang berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 12 buah dengan status umum dan hanya 3 berstatus khusus. Sisanya untuk kepentingan sendiri. Hal ini mengisyaratkan pentingnya Kabupaten Indragiri sebagai pintu gerbang menuju jalur pelayaran nasional atau bahkan peluang di skala internasional.
Jumlah Dermaga di Provinsi Riau Berdasarkan Jenisnya Tahun 2011
Tiga kabupaten dengan kepemilikan pelabuhan yang vital adalah Kabupaten Bengkalis dengan 4 pelabuhan, Dumai dan Siak masing-masing 1 pelabuhan. Kabupaten Bengkalis memiliki satu pelabuhan dengan nilai ekspor cukup besar yakni di Pelabuhan Sungai Pakning. Kapasitas ekspor tahun 2011 mencapai 733.375.685 kg atau setara dengan US$ 419.807.205.
Provinsi Riau memiliki 7 (tujuh) Bandar udara yang sebagian belum beroperasi secara memadai, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Japura di Rengat, Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Sei Pakning, SSH Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tembilahan/Tempuling di Indragiri Hilir. Bandara Sultan Syarif Kasim II melayani lebih dari 99% penerbangan domestik dan internasional.
Peta Sebaran Bandar Undara di Provinsi Riau
Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk domestik Provinsi Riau sebagian besar masih mengandalkan air tanah dangkal melalui sumur gali (30%), air hujan (30%), sumur yang tidak terpelihara (20%), sungai, situ dan pelayanan PDAM. Kebutuhan air di kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Rokan Hilir sebagian tergantung air hujan, oleh karena air permukaan umumnya bersifat payau dan mengandung bahan organik dan zat besi yang tinggi. Pelayanan air bersih perkotaan sangat terbatas, hanya mencapai 8% dari jumlah rumah tangga.
Di wilayah Riau, Penyediaan listrik diusahakan oleh PLN melalui 2 sistem yakni, sistem interkoneksi Sumatera Barat-Riau dan sistem terpisah menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sistem interkoneksi Sumatera Barat-Riau, PLN menerapkan tiga pembangkit, yakni, PLTA Singkarak dan Koto Panjang dengan masing-masing berkapasitas 4x43,5 MW serta 3x38 MW. Pembangkit terakhir berupa PLTU di Ombilin dengan kapasitas 2x100 MW. PLTU biasanya digunakan untuk sistem terpisah dalam upaya pelayanan wilayah kabupaten dan kecamatan yang jauh dari pusat kota. Kebutuhan listrik masyarakat Provinsi Riau terlayani oleh tiga area Perusahaan Listrik Negara (PLN), yakni Area Pekanbaru, Rengat dan Dumai. Ketiga area tersebut melayani pelanggan dalam jumlah yang berbeda.
Selain mekanisme penyediaan jaringan listrik oleh PLN, terdapat beberapa sumber pembangkit listrik yang digunakan di Provinsi Riau. Berdasarkan data BPS, terdapat peningkatan jumlah PLTA dari 1 unit di tahun 2005 menjadi 4 unit di tahun 2008 dengan kapasitas 91.5 Kva/Kwh. Sedangkan, untuk PLTD terdapat sekitar 55 unit di tahun 2008 dengan kapasitas 7000 Kva/Kwh. Begitu pula dengan PLTS yang memiliki kapasitas total 154850 Kva/Kwh dengan jumlah 2738 unit.
Salah satu alternatif energi selain penyediaan listrik oleh PLN adalah melalui biomassa dan cocopit. Berdasarkan Potensi Investasi Riau 2011, potensi biomassa yang sangat besar dan belum banyak dimanfaatkan adalah pelepah sawit. Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan limbah biomassa sawit tersebut. Luas lahan kebun sawit Riau pada tahun 2009 tercatat sekitar 1,6 juta ha. Dari kebun kelapa sawit juga dihasilkan sejumlah komponen biomassa seperti tempurung, serabut, tandan kosong kelapa sawit, dan pelepah.
Pelayanan PT. Telkom Divisi 1 Regional Sumatera tercakup di 12 kabupaten dan kota, sedangkan untuk hubungan luar negeri dilakukan oleh PT. Indosat Cabang Batam. Jumlah penduduk yang terlayani oleh fasilitas telekomunikasi berbasis kabel dapat diketahui dari jumlah pelanggan telepon PT. Telkom serta keberadaan warung telekomunikasi. Pada tahun 2011 hanya sekitar 5.40% saja dari seluruh KK yang ada di Provinsi Riau yang terlayani oleh fasilitas telepon berbasis kabel. Rendahnya Persentase jumlah pelanggan telepon sambungan rumah ini salah satunya disebabkan oleh berkembangnya prasarana telekomunikasi nirkabel. Untuk memaksimalkan pelayanan telepon kabel, PT. Telkom membangun 24 Sentral Telepon Otomatis (STO), dimana 11 diantaranya berada di masing-masing ibukota Kabupaten dan Kota, serta sisanya di wilayah yang sudah berkembang. Dari data yang ada diketahui bahwa di ibukota kabupaten yang baru, kapasitas SST yang terpasang pada STO yang sudah ada secara umum masih rendah. Ibukota kabupaten baru tersebut antara lain : Siak Sri Indrapura (Kab. Siak), Ujung Tanjung (Rokan Hilir), Pasir Pangairan (Rokan Hulu), Taluk Kuantan (Kuantan Singingi).
Terdapat sebanyak 396 unit pasar yang tersebar di 12 kabupaten. Kabupaten yang memiliki pasar paling banyak adalah Indragiri Hilir dengan jumlah pasar 86 unit. Kota Pekanbaru dan Dumai sebagai wilayah dengan status kota di Provinsi Riau hanya memiliki masing-masing 27 dan 9 unit pasar.Namun Kota Pekanbaru memiliki restoran dan hotel dengan jumlah tertinggi, masing-masing 350 dan 55 unit. Jumlah restoran dan warung makan terbanyak berada di Kab. Kampar dengan jumlah 2967 unit serta 273 restoran.
Selanjutnya koperasi yang ada di wilayah perkotaan Provinsi Riau pada tahun 2012 tercatat 5.013 buah dengan anggota sebanyak 608.468 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2011, terjadi peningkatan sebesar 4,61 persen sedangkan jumlah anggotanya mengalami penurunan sebesar 0,37 persen. Dari 5.013 buah koperasi tersebut memiliki volume usaha sebesar 2,35 triliun rupiah dan SHU sebesar 0,13 triliun rupiah. Sedangkan dari tahun 2011 tercatat peningkatan sebesar 3,97 persen, jumlah anggotanya mengalami peningkatan sebesar 1,06 persen dari tahun 2010. Dari 4.792 buah koperasi tersebut memiliki volume usaha sebesar 2,28 triliun rupiah dan SHU sebesar 0,11 triliun rupiah.
Sarana perbankan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian wilayah. Hal ini menyangkut mobilitas dana masyarakat dan dunia usaha yang diperlukan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Pertumbuhan kantor bank tertinggi selama tahun 2007-2011 adalah kantor pusat (660%), kemudian diikuti kantor cabang pembantu (67.27%) dan kantor kas (30%).
Jenis prasarana pendidikan formal yang ada di Provinsi Riau sampai saat ini cukup lengkap yaitu terdiri dari pendidikan Sekolah Dasar/sederajat, Sekolah Menengah Pertama/sederajat, Sekolah Menengah Atas/sederajat dan Perguruan Tinggi. Di Provinsi Riau Jumlah SD terdapat sebanyak 3.127 unit, SMP 1.400 unit, SMA sederajat sebanyak 560 unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 63 unit.
Fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Riau antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Poliklinik Desa, Apotek. Provinsi Riau sampai Tahun 2009 telah memiliki 54 unit Rumah Sakit, 201 Puskesmas, 836 unit Puskesmas Pembantu, 259 Posyandu, dan 504 Apotek. Puskesmas Pembantu tersebar hampir di seluruh kelurahan di kabupaten/kota.
Pada tahun 2010 jumlah akomodasi hotel terdapat sebanyak 362 unit yang tersebar di kabupaten/kota di provinsi Riau. Akomodasi hotel terbanyak terbanyak terdapat di kota Pekanbaru, yakni 95 unit atau sekitar 26,24 persen. Adapun jumlah kamar dan tempat tidur tersedia sebanyak 10.799 kamar dan17.103 tempat tidur. Di kota Pekanbaru, tersedia 4.615 kamar (42,74 persen) dan 6.768 tempat tidur (39,57 persen).
Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas, terjadi kenaikan dari 214.55 trilyun rupiah pada tahun 2010 meningkat menjadi 253.39 trilyun rupiah pada tahun 2011. Demikian juga dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas tahun 2011 mencapai sebesar 52.36 trilyun rupiah yang lebih tinggi dari tahun 2010 yakni sebesar 48.64 trilyun rupiah. Begitu juga dengan PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas yang menunjukkan peningkatan dari 345.66 triliyun rupiah pada tahun 2010 menjadi 413.35 trilyun rupiah pada tahun 2011. Peningkatan tersebut juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan migas dari 97.70 trilyun rupiah pada tahun 2010 menjadi 102.61 trilyun rupiah pada tahun 2011. Kenaikan PDRB Provinsi Riau terus berlanjut pada tahun 2012.
Perkembangan PDRB Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Periode 2007-2012
Pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan angka PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas, maka telah terjadi kenaikan dari 253,47 Triliyun Rupiah pada tahun 2011 meningkat menjadi 296,43 Triliyun Rupiah pada tahun 2012. Demikian pula angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas tahun 2012 mencapai sebesar 56,52 triliyun rupiah yang lebih tinggi dari tahun 2011 yakni sebesar 52,42 Triliyun rupiah. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas menunjukkan peningkatan dari 413,71 triliyun rupiah pada tahun 2011 menjadi 469,07 triliyun rupiah pada tahun 2012. Peningkatan tersebut juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan migas, dari 102,67 Triliyun Rupiah pada tahun 2011 menjadi 106,31 triliyun rupiah pada tahun 2012.
Inflasi di Pekanbaru pada akhir tahun 2012 (Desember 2012 dengan tahun dasar 2007=100) tercatat inflasi umum sebesar 0,41 persen, bahan makanan 1,54 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar - 0,01 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,11 persen, sandang sebesar 0,05 persen, kesehatan sebesar 0,00 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,07 persen dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,04 persen. Indeks harga konsumen di Pekanbaru pada akhir 2012 (bulan Desember 2012 dengan tahun dasar 2007=100) tercatat dengan rincian: untuk indeks umum 133,68; bahan makanan tercatat 149,46; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tercatat 147,59 perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 127,10 sandang 145,72; kesehatan 125,63 pendidikan, rekreasi dan olah raga tercatat 139,02 dan untuk transpor, komunikasi dan jasa keuangan tercatat sebesar 103,57.
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2013 (nomor KLUI 22000) adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan. Selanjutnya upah minimum non migas pada tahun 2013 sebesar 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu Rupiah), sedangkan pada tahun 2014 meningkat sebesar 21,43% atau sebesar 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu Rupiah).
Dilihat dari luas pengusahaan, produksi yang dihasilkan serta permintaan konsumen, maka komoditi tanaman pangan yang berpotensi dikembangkan di Provinsi Riau antara lain adalah: Padi, Padi, Jagung, Ubi Kayu dan Kedele. Produksi komoditi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Riau, sehingga banyak yang didatangkan dari daerah lain di luar Riau. Ini merupakan peluang investasi baik di sektor produksi, perdagangan maupun agroindustri.
Potensi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan Di Provinsi Riau, Tahun 2011
Produksi buah-buahan yang dihasilkan di Riau juga belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk Riau. Beberpa komoditi strategis yang berpotensi dikembangkan baik di subsistem produksi, agroindustri maupun pemasarannya adalah komoditi Pisang, Durian, Duku, Mangga, Jeruk, Rambutan, Pepaya dan Nenas.
Potensi Komoditi Buah-Buahan Di Provinsi Riau, Tahun 2011
Riau termasuk salah satu daerah penghasil komoditi perkebunan terbesar di Indonesia, terutama untuk komoditi Kela Sawit, Kelapa dan Karet. Disamping ketiga komoditi tersebut, komoditi perkebunan lain yang potensial untuk dikembangkan, baik budidaya, agroindustri maupun perdagangan adalah: Kopi, Pinang, Gambir dan Kakao.
Potensi Komoditi Perkebunan Di Provinsi Riau, Tahun 2011
Riau memiliki potensi hutan dengan deposit sebesar 8,598,757.00 hektar, yang terdiri dari hutan lindung, Hutan Swaka Alam, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Non Kawasan Hutan serta Hutan Bakau. Potensi investasi disektor kehutanan ini antara lain budidaya, Industri dan perdagangan.
Potensi Hutan Di Provinsi Riau, Tahun 2011
Usaha peternakan di Provinsi Riau pada umumnya merupakan usaha rakyat bersifat sambilan dan berskala kecil (Sapi, Kerbau, Kambing, dan jenis ternak Unggas). Pada kelompok ternak ungags, ayam kampung merupakan yang terbanyak diusahakan dan meliputi seluruh kabupaten, kemudian diikuti ternak Itik. Untuk kelompok ternak besar, ternak kambing merupakan yang terbanyak, kemudian diikuti ternak Sapi.
Potensi Peternakan Di Provinsi Riau, Tahun 2011
Produksi perikanan di Riau bersumber dari perikanan laut dan budidaya, perairan umum, Tambak, Jaring Apung dan Keramba. Produksi perikanan laut dan budidaya merupakan yang terbanyak, yakni 90.505,30 ton, kemudian diikuti usaha Keramba sebesar 41.395,70 ton, sementara yang sedikit adalah produksi dari usaha Tambak 5.753 ton.
Potensi Perikanan Di Provinsi Riau, Tahun 2011
Riau memiliki potensi sumberdaya alam berupa Minyak Bumi dengan produksi sebesar 140.049.484 Barel, Gas Bumi sebesar 6.083.885 ribu MSCF, Batubara sebesar 1.952.958 ton. Disamping itu juga Riau memiliki potensi Kondesat, Gambut, Pasir, Batu dan lain sebagainya. Sebahagian jenis bahan tambang tersebut belum diproduksi.
Potensi Pertambangan Menurut Jenisnya Di Provinsi Riau, Tahun 2011
Air minum ataupun air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2010 jumlah Perusahaan Air Minum sebanyak 19 perusahaan dengan kapasitas potensial air minum 1.943 liter per detik. Potensi sumber air minum dan peruntukan lainnya adalah berasal dari Sungai, Waduk, Mata Air dan sumber lainnya.
Jumlah Perusahaan, Kapasitas Produksi Perusahaan Air Minum di Provinsi Riau, Tahun 2011
Kapasitas terpasang pembangkit listrik wilayah Riau tahun 2011 sebesar 201.562 KW dan tenaga yang dibangkitkan sebesar 442.218.066 KWH. Jumlah pelanggan PLN tahun 2011 sebanyak 743.502, sebesar 88,11 persen merupakan pelanggan rumah tangga.
Kapasitas Pembangkit Listrik Provinsi Riau, Tahun 2011
Riau memiliki potensi wisata yang belum banyak dikembangkan, baik wisata alam, sejarah maupun religius. Beberapa objek wisata yang sangat potensial dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 14.
Potensi Objekwisata di Provinsi Riau
Analisis kelayakan investasi secara finansial bertujuan untuk menilai apakah sebuah proyek akan memberikan keuntungan secara finansial bagi perusahaan dalam rangka memaksimumkan keuntungan. Dalam mengambil keputusan berdasarkan penilaian kelayakan investasi satu proyek, maka yang sangat penting untuk diperhitungkan adalah semua komponen biaya dan manfaat yang relevan dan atau benar terjadi sebagai akibat pelaksanaan sebuah proyek. Hasil analisis kelayakan investasi yang diuraikan berikut, dimana semua biaya dan pendapatan menggunakan pendekatan rata-rata pada saat analisis ini dilakukan.
Pemilihan lokasi rencana pembangunan untuk tanaman perkebunan akan mengacu pada ketersediaan lahan masing-masing kabupaten baik untuk lahan bukaan baru maupun untuk replanting. Sementara untuk pembangunan pabrik industri hilirisasi kelapa sawit sebaiknya diarahkan pada kawasan industri wilayah bagian utara di Dumai, wilayah tengah di Tanjung Buton Kabupaten Siak dan Tenayan Kota Pekanbaru dan wilayah Selatan di Kuala Enok. Sementara untuk industri pertambangan akan menyesuaikan dengan sumber bahan baku seperti daerah Kuansing, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Untuk detail hasil analisis kelayakan investasi dengan pendekatan analisis finansial pada beberapa sektor lapangan usaha di Provinsi Riau disajikan sebagai berikut.
Hasil analisis finansial untuk proyek pembangunan perkebunan tanaman karet seluas 5.000 hektar dengan asumsi penggunaan tingkat suku bunga diskonto (discount rate) sebesar 12% diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 10,555,929.25, nilai IRR 15,03; nilai BCR 1,92 dan nilai PB dengan pemotongan seluruh pendapatan bersih biaya investasi diperoleh 10,03 dan 15,04 tahun untuk pemotongan 30% dari pendapatan bersih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.
Nilai Kriteria Investasi NPV, Net B/C Ratio, IRR dan Payback Period Tanaman Karet
Berdasarkan hasil perhitungan analisis finansial, dengan asumsi penggunaan tingkat suku bunga diskonto (discount rate) sebesar 12%, proyek pembangunan pengolahan kelapa terpadu dengan kapasitas 100.000 butir kelapa per proses di wilayah sumber bahan baku di peroleh nilai NPV sebesar Rp. 5,49 milyar, nilai IRR sebesar 52,00 % dan Payback Period 2,37 tahun. Dalam hitungan berikut ini menggunakan asumsi PKT mini dengan kapasitas 20.000 butir per proses sebanyak lima unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.
Nilai Kriteria Investasi NPV, Net B/C Ratio, IRR dan Payback Period Pembangunan Pengolahan Kelapa Terpadu Dengan Kapasitas 100.000 Butir Per Proses
Hasil analisis finansial untuk proyek perkebunan tanaman kelapa sawit seluas 5.000 hektar dengan penggunaan tingkat suku bunga diskonto (discount rate) sebesar 12% diperoleh diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 6,705,590.93, nilai IRR sebesar 16,15 %, nilai BCR 1,86 dan Payback Period 8,99 tahun tanpa potongan dan jika hasil penjualan dipotong 30 untuk pembayaran biaya investasi maka payback period selama 13,24 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.
Nilai Kriteria Investasi NPV, Net B/C Ratio, IRR dan Payback Period Tanaman Kelapa Sawit
Hasil analisis finansial untuk proyek pembangunan PKS dengan kapasitas 45 ton TBS per jam dengan penggunaan tingkat suku bunga diskonto (discount rate) sebesar 12% diperoleh di peroleh nilai NPV sebesar Rp. 99,04 milyar, nilai IRR sebesar 22,96 % dan Payback Period 8,63 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.
Nilai Kriteria Investasi NPV, Net B/C Ratio, IRR dan Payback Period Pembangunan PKS Kapasitas 45 ton TBS Per Jam
Pembangunan pabrik pembuatan minyak olein dari CPO dengan kapasitas 500 ton/hari. Pabrik beroperasi selama 24 jam sehari 330 hari setahun. Luas Areal Pabrik yang dibutuhkan adalah 13.585 m2 dengan kebutuhan tenaga kerja 136 orang. Hasil analisa financial sebagai berikut:
Nilai Kriteria Investasi Pembangunan Pabrik Olein dengan Kapasitas 500 ton Per hari
Dari hasil analisa terhadap aspek ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa Pabrik Minyak Olein dengan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) layak didirikan.
Pabrik Margarin dari minyak jagung dan RBDP Stearin ini direncanakan berproduksi dengan kapasitas 6.500 ton/tahun dengan 330 hari kerja dalam 1 (satu) tahun dengan luas tanah yang dibutuhkan adalah 13.541 m2. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 148 orang. Berikut disajikan hasil analisisi financial.
Nilai Kriteria Investasi Pembangunan Pabrik Margarine Dengan Kapasitas 650 ton Per hari
Dapat disimpulkan bahwa pabrik Margarin dari Minyak Jagung dan RBDP Stearin berkapasitas 6.500 ton/tahun layak didirikan.
Pabrik biodiesel dari CPO dan Limbah CPO lainnya ini direncanakan berproduksi dengan kapasitas 160.000 ton/tahun dengan 330 hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dengan luas tanah yang dibutuhkan adalah 8.023 m2. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 237 orang. Berikut disajikan hasil analisisi financial.
Nilai Kriteria Investasi Pembangunan Pabrik Biodiesel Dengan Kapasitas 160.000 ton Per hari
Dapat disimpulkan bahwa pabrik Biodiesel dari CPO dan limbah CPO lainnya berkapasitas 6.500 ton/tahun layak didirikan.
Pabrik Fatty Acids direncanakan berproduksi dengan kapasitas 140.000 ton/tahun dengan masa kerja 335 hari dalam satu tahun dengan luas areal 12.390 m2. Tenaga kerja yang dibutuhkan 150 orang. Berikut disajikan hasil analisisi financial.
Nilai Kriteria Investasi NPV, Net B/C Ratio, IRR dan Payback Period Pembangunan Pabrik Oleokimia (Fatty Acids) Kapasitas 140.000 ton Per hari
Dapat disimpulkan bahwa pembangunan Pabrik Oleokima (Fatty Acid) dengan kapasitas 140.000 Ton/tahun layak didirikan.
Pabrik Sabun Padat dari RBD Palm Stearine direncanakan berproduksi dengan kapasitas 600.000 ton/tahun dengan masa kerja 300 hari dalam satu tahun dengan kebutuhan luas areal 10.000 m2. Tenaga kerja yang dibutuhkan 163 orang berikut disajikan hasil analisis financial.
Nilai Kriteria Investasi Pembangunan Pabrik Sabun Padat dari RDB PS dengan Kapasitas 600.000 ton Per Tahun
Dapat disimpulkan bahwa Sabun Padat dari RBD Palm Stearine berkapasitas 600.000 Ton per tahun layak didirikan.
Kapasitas Pabrik Asam stearat monoetanolamida 2.000 ton/tahun dengan 330 hari kerja yang menggunakan baku asam stearat dan monoetanolamin dengan volume bahan baku total 2.765.939 ton/tahun. Kebutuhan lahan pembangunan pabrik tersebut seluas 9.499 m2, tenaga kerja yang dibutuhkan berjumlah 142 orang.
Nilai Kriteria Investasi Pembangunan Pabrik Asam Stearat Monoetanolamida dengan Kapasitas 2.000 ton Per Tahun
Dari hasil analisa aspek ekonomi dapat disimpulkan bahwa pabrik pembuatan asam stearat monoetanolamida berkapasitas 2.000 ton/tahun layak didirikan.
Pabrik pembuatan Asam Oleat dari CPO ini direncanakan berkapasitas produksi sebesar 4.000 ton/hari dan beroperasi selama 330 hari dalam 1 tahun. Kebutuhan luas areal pabrik sebanyak 20.180 m2 dan Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengoperasian pabrik ini berjumlah 105 orang karyawan
Nilai Kriteria Investasi Pembangunan Pabrik Pabrik Asam Oleat dengan Kapasitas 4.000 ton Per Tahun.
Berdasarkan data-data di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pra rancangan pabrik Asam Oleat dari CPO ini layak untuk didirikan.
Pabrik LABS (Linear Alkil Benzena Sulfonat) direncanakan akan berproduksi dengan kapasitas 90.000 ton/tahun atau setara dengan 11.363,644 kg/jam produk LAS dan direncanakan beroperasi selama 330 hari dalam setahun. Pabrik ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Kebutuhan lahan untuk pendirian pabrik adalah seluas 11.560 m2, tenaga kerja yang dibutuhkan berjumlah 206 orang.
Nilai Kriteria Investasi Pembangunan Pabrik LABS dengan Kapasitas 90.000 ton Per Tahun
Dari hasil analisa ekonomi dapat disimpulkan bahwa pabrik pembuatan LABS berkapasitas 90.000 Ton per tahun layak didirikan.
Pabrik Minyak Makan Merah (Red Edible Oil) dari CPO ini direncanakan berproduksi dengan kapasitas 50.000 ton/tahun dengan 350 hari kerja dalam 1 (satu) tahun. Kebutuhan lahan untuk pembangunan pabrik ini seluas 20.214 m2 dengan kebutuhan tenaga kerja untuk mengoperasikan pabrik sebanyak 160 orang.
Nilai Kriteria Investasi Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah dengan Kapasitas 50.000 ton Per Tahun
Dari hasil analisa ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pabrik pembuatan Minyak Makan Merah (Red Edible Oil) dengan kapasitas 50.000 Ton per tahun layak didirikan.